TANGERANG – Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 mendapat sejumlah sorotan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tangerang. Persoalan banjir, persampahan, bedah rumah, pendidikan hingga insentif guru ngaji menjadi perhatian dalam Rapat Paripurna, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut beragendakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD 2026, sebagai tindak lanjut paparan kepala daerah pada Kamis (10/9/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud mengatakan, pandangan umum fraksi berisi sejumlah catatan dan saran agar penyesuaian anggaran pada sisa tahun 2026 memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Hari ini agenda kita mendengar pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tangerang. Isinya berupa masukan serta saran untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan perubahan APBD tahun anggaran 2026,” ujar Amud usai rapat di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang.
Amud mengapresiasi kerja sama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, ia meminta sejumlah pos penting seperti sektor pendidikan, program bedah rumah dan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kebencanaan dicermati lebih lanjut.
“Tadi ada fraksi yang menyoroti program bedah rumah, penanganan program pendidikan, serta penanganan kebencanaan. Untuk nominal riil penambahan anggaran BTT, nanti akan kita buka bersama di dokumen APBD dan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran (Banggar),” katanya.
DPRD menargetkan evaluasi dan pembahasan perubahan APBD tersebut rampung pada akhir September 2026 sebelum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk dievaluasi.
Fraksi Soroti Program Kerakyatan
Fraksi PKB meminta rekomendasi legislatif tidak berhenti pada pembahasan, tetapi diwujudkan dalam APBD Perubahan.
Juru Bicara Fraksi PKB Ustur Ubadi menyoroti penanganan persampahan, keberlanjutan program bedah rumah dan insentif bagi guru ngaji.
“Catatan rekomendasi dari Fraksi PKB ini mudah-mudahan dituangkan dalam APBD Perubahan. Terutama bagaimana penanganan masalah persampahan, keberlanjutan program bedah rumah, dan insentif untuk guru ngaji,” ujar Ustur.
Sementara itu, Fraksi PKS meminta Pemkab Tangerang memperkuat mitigasi banjir secara terintegrasi.
Juru Bicara Fraksi PKS Imam Sucipto mendorong pengerukan sedimentasi sungai, pembersihan drainase secara masif, pemeliharaan pompa air serta optimalisasi sistem peringatan dini atau early warning system.
PKS juga meminta pemetaan ulang titik rawan bencana hingga tingkat desa dan kelurahan, termasuk memastikan ketersediaan lokasi pengungsian dan logistik darurat.
Dari sisi efisiensi anggaran, Fraksi Nasdem meminta perubahan APBD tidak sekadar menjadi penyesuaian nominal belanja.
Juru Bicara Fraksi Nasdem Tantowi Jauhari mengatakan, program yang telah berjalan perlu dievaluasi agar anggaran lebih efisien dan menghasilkan program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
“Perlu pencermatan terhadap program yang telah berjalan agar terjadi efisiensi. Harus ada terobosan program yang lebih nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga alokasi anggaran berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan,” ujar Tantowi.
Ia menambahkan, Fraksi Nasdem telah menyampaikan tujuh poin catatan yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tangerang.(rhl)
