KABUPATEN TANGERANG – KONI Kabupaten Tangerang mempertanyakan kesiapan Panitia Besar (PB) Porprov VII Banten setelah tahapan pendaftaran nomor atau kelas pertandingan (entry by number/class) belum dibuka hingga Jumat (17/7/2026), meski jadwal resmi berlangsung pada 1–15 Juli 2026.
Ketua KONI Kabupaten Tangerang, Eka Wibayu, menilai keterlambatan tersebut tidak sesuai dengan tahapan yang telah disepakati bersama dalam rapat chef de mission.
“Jadwal tahapan ini sudah diumumkan oleh SC dan OC serta disepakati pihak kabupaten/kota dalam rapat chef de mission. Maka seharusnya tahapan ini dipatuhi dan dilaksanakan,” ujar Eka.
Menurutnya, hingga kini panitia juga belum menjelaskan mekanisme pendaftaran nomor atau kelas pertandingan, apakah dilakukan secara daring maupun manual.
“Hingga Jumat ini panitia juga belum memberitahukan mekanisme pendaftaran. Apakah melalui online atau manual. Kalau online, sampai siang ini belum ada link pendaftaran yang dikirimkan,” katanya.
Eka juga menyoroti keterlambatan pengumuman nomor dan kelas pertandingan yang sempat mengalami beberapa kali revisi. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan KONI Kabupaten Tangerang dalam menentukan nomor pertandingan yang akan diikuti.
Sementara itu, Sekretaris KONI Kabupaten Tangerang Adang Akbarudin mengatakan keterlambatan bukan kali pertama terjadi dalam persiapan Porprov VII Banten.
Menurutnya, sebelumnya panitia juga terlambat mengumumkan cabang olahraga yang akan dipertandingkan sehingga memengaruhi persiapan kontingen.
“Keterlambatan demi keterlambatan ini mempengaruhi persiapan Kabupaten Tangerang dalam menghadapi Porprov. Kami meminta OC dan SC tetap disiplin menjalankan tahapan Porprov sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Selain itu, Adang juga mempertanyakan minimnya surat resmi yang diterima KONI Kabupaten Tangerang terkait persiapan Porprov VII.
Ia menyebut hingga saat ini pihaknya baru menerima satu surat fisik dari PB Porprov. Sementara informasi mengenai perubahan cabang olahraga maupun nomor pertandingan lebih banyak diperoleh melalui pengurus cabang olahraga.
“Kami juga belum menerima buku pedoman umum Porprov yang kami butuhkan untuk melakukan pemetaan penginapan dan transportasi cabang olahraga,” katanya.(rhl)
