KABUPATEN TANGERANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang mengerahkan sekitar 2.500 petugas lapangan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Namun, pelaksanaan sensus masih menghadapi tantangan berupa penolakan dari sebagian warga.
Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Tangerang, Masayu Norma Yunita Sari, mengatakan penolakan terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai sensus serta ketidakpercayaan terhadap instansi pemerintah.
Meski demikian, BPS tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Jika warga menolak saat kunjungan pertama, pengawas hingga pegawai organik BPS akan turun memberikan penjelasan. Apabila tetap menolak, warga diminta menandatangani surat pernyataan tidak bersedia disensus.
Masayu menegaskan, data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya dipublikasikan dalam bentuk data agregat, bukan data individu maupun omzet usaha.
Sensus Ekonomi 2026 menggunakan metode cacah total, sehingga seluruh pelaku usaha maupun rumah tangga didatangi petugas. Selain mendata aktivitas usaha, BPS juga mengumpulkan informasi sosial seperti pendidikan, pekerjaan, dan kondisi rumah sebagai bagian dari analisis ekonomi daerah.(rhl)
