JAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih belum optimal. Menurut FWK, sejumlah menteri dan pejabat negara dinilai kerap menunjukkan sikap kurang empati dalam merespons persoalan yang dihadapi masyarakat.
Penilaian tersebut disampaikan Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, dalam Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
“Komunikasi publik perlu empati, pejabat negara perlu mendengar kesulitan yang dihadapi masyarakat. Sikap egois dan denial yang sering dipertontonkan pejabat negara hanya akan menambah persepsi buruk sebagian masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Raja Parlindungan Pane.
Diskusi tersebut dihadiri mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 1999–2022, Hendry Ch Bangun, Sekretaris FWK Dr. Budi Nugraha, serta sejumlah pendiri dan pemimpin redaksi media yang tergabung dalam FWK.
Dalam forum itu, FWK juga menyoroti pesan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Bhayangkara, 1 Juli 2026, yang meminta Kepolisian Republik Indonesia merasakan penderitaan rakyat dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Menurut Hendry Ch Bangun, komunikasi pemerintah yang disampaikan dengan empati dinilai penting agar masyarakat merasakan kehadiran negara di tengah berbagai tantangan ekonomi, termasuk dampak krisis energi global, pelemahan nilai tukar rupiah, dan meningkatnya beban hidup.
Sementara itu, M. Nasir menambahkan pejabat negara juga perlu memiliki sense of crisis agar persoalan yang dihadapi masyarakat tidak semakin berat dan berkepanjangan.
FWK dalam diskusi tersebut juga menilai sejumlah kebijakan pemerintah, seperti penyesuaian harga Pertamax, pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa, serta penjelasan mengenai isu Koperasi Merah Putih, perlu dikomunikasikan dengan pendekatan yang lebih empatik dan memperhatikan kondisi masyarakat.
Di sisi lain, Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, menyatakan transformasi ekonomi dan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia perlu dikomunikasikan secara efektif agar mampu membangun optimisme serta kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah.(rhl)
