JAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara lebih transparan kepada publik. Permintaan tersebut disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, mengatakan masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kejagung wajib menyampaikan perkembangan penanganan kasus MBG kepada masyarakat lebih transparan. Ini hak masyarakat. MBG adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo,” ujar Raja Parlindungan Pane.
Diskusi tersebut dihadiri mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 1999–2022 Hendry Ch. Bangun, sejumlah pemimpin redaksi media massa, pendiri FWK, serta wartawan senior.
Dalam forum itu, Hendry Ch. Bangun menilai keterbukaan informasi mengenai penanganan perkara penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dan pemerintahan.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Mitra Politika, Berman Nainggolan, menyatakan masyarakat menantikan informasi mengenai perkembangan proses hukum dan berharap penanganannya dilakukan secara transparan serta akuntabel.
FWK juga menyoroti belum adanya informasi mengenai pembekuan aset para tersangka dalam kasus dugaan korupsi MBG. Menurut sejumlah peserta diskusi, langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara apabila nantinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, menambahkan bahwa pemulihan kerugian negara dinilai penting di tengah kondisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang, menurut data Kementerian Keuangan yang dikutip dalam diskusi, mencapai Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Semester I 2026.(rhl)
