JAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mendesak pemerintah segera memaksimalkan penggunaan anggaran, termasuk anggaran darurat, untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia.
Desakan tersebut mengemuka dalam diskusi mingguan FWK yang dipandu Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Karhutla saat ini tidak hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan kawasan Semeru, Jawa Timur. Dampaknya mulai mengganggu kesehatan masyarakat serta aktivitas perjalanan darat dan udara.
Pendiri FWK Hendry Ch. Bangun mengatakan karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan manusia dan keberlangsungan satwa di Kalimantan.
Sementara itu, wartawan senior HM Untung Kurniadi menilai penanganan karhutla belum memadai. Menurutnya, kebakaran besar di Kalimantan telah berlangsung berhari-hari dan belum sepenuhnya teratasi.
Berbeda dengan pandangan tersebut, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa menilai pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan. Namun, kondisi lapangan membuat pemadaman menghadapi kendala berat, khususnya kebakaran di lahan gambut.
“Jadi memang banyak persoalan menangani karhutla ini. Sangat sulit mengendalikan kebakaran di lahan gambut,” kata Teguh.
Raja Parlindungan Pane juga mengakui pemerintah telah mengambil langkah penanganan, termasuk memberikan perhatian terhadap karhutla di Kalimantan dan Sumatera.
Namun, Raja menilai kebutuhan anggaran untuk penanganan darurat perlu segera dipenuhi agar langkah pemerintah dapat berjalan lebih maksimal.
“Presiden punya kewenangan untuk menambah anggaran agar kasus kebakaran bisa segera berakhir,” ujar Raja.
Senada, Pemimpin Redaksi VOI Iqbal Irsyad mendorong agar dana anggaran kedaruratan dari pemerintah pusat segera digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penanganan karhutla.
Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Kehutanan, masih terdapat sejumlah titik panas di berbagai wilayah. Sebagian besar terkonsentrasi di Kalimantan, termasuk 455 titik panas, dengan sekitar 308 titik berada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Titik panas lainnya tersebar di Sumatera.
Tercatat sedikitnya 93 kejadian karhutla di 12 provinsi, dengan 33 lokasi telah padam dan 60 lainnya masih dalam proses pemadaman.
Sepanjang 2026, tercatat 4.801 operasi penanganan karhutla dengan luas areal yang ditangani mencapai 38.829,46 hektare.
Upaya pemadaman dilakukan melalui operasi darat, water bombing, patroli udara, serta operasi modifikasi cuaca. Penanganan tersebut didukung 30 helikopter di Kalimantan dan 22 helikopter di Sumatera.(rhl)
